sponsor

sponsor

This Blog is protected by DMCA.com

Slider

Recent Tube

Business

Technology

Life & style

Games

Sports

Fashion

Di Balik Pemekaran Provinsi, Negara mengambil Keuntungan??



(Gambar Perantara)

Semakin banyak yang mengungsi ke hutan, semakin banyak jiwa yang lenyap, semakin banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, harga semakin melonjak dan tak beraturan. Semakin kuat pula kapitalis yang beranak pinak. Semakin banyak juga, militer yang dikirimkan ke Papua guna untuk menjaga semua kepentingan disana. Lalu, bagaimana dengan tindakan anda? Memang sulit untuk membangun masyarakat yang sudah trauma dengan semua kejadian dari 1961-sampai detik ini. Tapi apakah kita harus terus diam, dan memberikan ruang untuk para imprealisme mengambil semua milik kita? Banyak yang kehilangan miliknya, banyak yang menjadi yatim piatu, banyak yang gugur, banyak yang hilang bak ditelan bumi? Tapi negara ini seakan diam dan tenang-tenang saja. Yupp, karena mereka (Negara) adalah bagian dari para imperialisme ini. Yang menjadi alat (boneka), yang senantiasa dengan senang hati menjaga kepentingan para imprealisme di tanah Papua. Mereka (negara) tidak akan peduli dengan semua jumlah korban entah yang meninggal atau yang sedang sakit akibat dari tindakan keji mereka. Mereka hanya akan memedulikan berapa (RP) yang akan didapatkan dengan meloloskan satu proyek di tanah Papua. Papua hanya akan menjadi luka dalam bingkai NKRI, Papua hanya akan menjadi ladang bagi para imperialisme yang tidak akan pernah puas.    

Ditambah lagi, dengan adanya pemekaran wilayah, yang sedang menjadi perbincangan hangat di tiap kalangan. Semua yang terjadi pasti mempunyai dampak entah positif maupun negatif. Dampak positif, mungkin akan dirasakan oleh mereka yang menaruh kepentingan dari pemekaran ini, dan itu bukan akar rumput (rakyat Papua). Dampak negatif yang mungkin akan terjadi jika agenda dari pusat (negara) dilaksanakan ialah. 

1. Semakin banyak perusahaan asing yang akan melebarkan sayapnya ke Tanah Mama, jangan lupa bahwa UU Omnibus Law telah disahkan.

2. Akan terjadi transmigrasi besar-besaran ke tanah Papua, walaupun semenjak 1961 telah terjadi. Dan akan berdampak pada pemusnahan etnis Orang Asli Papua.

3. Pendropan militer yang semakin bertambah masif (walaupun sekarang pun telah terjadi), dan pastinya perampasan lahan semakin masif karena akan di bangun POLDA, KODIM, KODAM, dll. 

4. Semakin meningkat angka kemiskinan, karena saat ini saja rakyat Papua hanya menjadi penonton bagi mereka yang berperan dalam perekonomian di tanah Papua dan juga akan termarjinalkan di tanah sendiri.

5. Masalah HAM akan meningkat, dan akan dianggap biasa-biasa saja karena sering terjadi. Dan tidak akan pernah ada penyelesaian. (Buktinya sekarang saja kasus pelanggaran HAM berat belum ada penyelesaian.

Dan masih banyak lagi dampaknya, mari pikirkan bersama apa yang akan terjadi kedepannya.

Pemekaran di Papua, memang telah dirancang oleh negara.  Salah satu faktor penting yang dapat dilihat bersama adalah dengan pengesahan RUU Otonomi Khusus (OTSUS) yang tidak sesuai dengan permintaan rakyat Papua yang  dengan tegas telah menolak untuk melanjutkan OTSUS jilid 2. Ini menjelaskan, dengan terang-terangan negara mengambil alih semua hak rakyat Papua dan terbukti bahwa Negara Indonesia sebagai penjajah di tanah Papua. Selain itu, pemekaran ini tidak memenuhi syarat seperti jumlah penduduk bangsa Papua, kondisi ekonomi, dll.

Apakah mungkin setelah pemekaran wilayah di Papua, akan adalagi operasi militer di kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang terpendam? Mungkin akan terjadi. 

Sampai detik ini, terdapat 6 kabupaten yang masih terjadi operasi militer. Nduga, Pegunungan bintang, Intanjaya, puncak Papua, Maybrat, Yahukimo dan jangan tanyakan jumlah rakyat yang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Hal ini pun, masih didiamkan oleh negara. Alasannya karena disana masih ada teroris, pemberontak, dll, satu hal yang negara harus tahu, di Papua tidak ada teroris. Mereka yang berjuang dengan mengangkat senjata adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). 


Tanah Kolonial

1/03/2022

#HanyaMenulis

#Kpps

#TolakPemekaran

#PapuaMerdeka

Merdekalah

 


                                (Dok: Perantara)

Stop Di Kamu!!!

 


(Dok: Perantara)

Izinkan Aku Bersama Yang Tertindas

 


                                                                                oleh: I.P

Tolak Tetap Tolak!!!

Semua Orang Papua sudah menolak  perpanjangan Otsus jilid II, namun secara diam-diam tanpa dibicarakan dan tanpa mendengar aspirasi  Rakyat Papua, Elit-elit Papua yang  disetting oleh NKRI sebagai wali untk mengubah RUU Otsus  jilid ll  dan tanpa ada  perwakilan dari pemerintah daerah DPRP,MRP dan semua rakyat Papua namun pengambilan keputusannya diwakili oleh Pansus dalam negeri dan DPRI.

Kejadian PEPERA 1969  terulang kembali, dilihat bahwa sebelum disahkan Otsus jilid II

1. Pelabelan TPNPB sebagai teroris

2. Pengiriman militer sekian ribu ke Papua

3. Penangkapan Tuan Victor Y sebagai juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP)

4.Dilakukan teror, intimidasi, pembunuhan  terhadap aktivis Papua dan rakyat Papua. Aktor yang sama pada saat  PEPERA 1969   

Otsus bukan solusi untuk menyelesaikan masalah di Papua melainkan sebagai pintu Kepunahan orang Papua. Katanya negara demokrasi kenyataannya penjilat demokrasi semua. Elit-elit  Papua  rakus otsus, dimanjakan dengan  Permen  bernama Otsus merasa sudah paling makmur , hanya mereka yang makan dan hanya untuk kepentingan perut elit-elit Papua, lupa akan rambut dan warna kulitnya. Hanya untuk kepentingan sendiri dan tidak melihat penderitaan orang asli papua (OAP) yang sedikit lagi akan punah di atas tanah sendiri

Sayang, sa pu ras Melanesian

Hitam kulit, keriting rambut


Medan Juang,

14 Juli 2021